JEDDAH - Maraknya aksi kriminalitas yang menimpa jamaah haji Indonesia di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan pemondokan diharapkan bisa diantisipasi dengan ditambahnya jumlah personel keamanan, termasuk personel keamanan wanita di dalamnya.
“53 personel dibanding 221 ribu orang saya kira tidak sebanding lah. Angka 200 personel cukup lumayan, secara bertahap,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ahmad Zainudin, usai rapat dengan PPIH di kantor Konjen RI di Jeddah, Sabtu (22/10/2011).
Sebelumnya Kabid PAM PPIH, Kolonel CAJ Bambang Siswoyo, mengakui bahwa jumlah personel 53 orang untuk mengamankan 221 ribu orang tidaklah memadai. Apalagi, pihaknya tidak dapat menjangkau area jamaah wanita karena tidak memiliki personel keamanan perempuan.
Tetapi sebagai prajurit dia tidak mau mengeluh, sebagai pelaksana perintah dari Kementerian Agama dan Panglima TNI, dia akan tetap menjalankan tugas sebaik mungkin dengan kondisi yang ada. “Kita tidak memiliki wewenang dalam hal tersebut. Kita hanya bisa memberikan laporan dalam evaluasi pada akhir tugas nanti,” jelasnya.
Bambang mengatakan, dalam hal pengamanan sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. Keamanan PPIH hanya bertugas melakukan pengamanan ke dalam. Mengenai dukungan adanya personel keamanan dari perempuan, Bambang mendukung hal tersebut. Dia mengatakan, unsur keamanan perempuan bisa diambil dari Kowad, Kowau, Kowal, dan Polwan.
Ahmad Zainudin melanjutkan, sebenarnya hasil evaluasi tahun lalu DPR sudah memberikan rekomendasi agar jumlah personel keamanan ditingkatkan. Tapi memang pihaknya tidak menentukan jumlah, karena hal tersebut masuk ke dalam domain pemerintah.
Melihat masih banyaknya aksi kriminalitas, DPR Komisi VIII rencananya akan mengusulkan kembali penambahan jumlah personel keamanan di Arab Saudi, terutama dari tenaga profesionel seperti dari unsur angkatan darat, udara, laut, dan kepolisian. “Jika pengamanan meningkat, tentu saja jamaah akan merasa nyaman dalam menjalankan ibadah haji,” tutupnya.